nusakini.com-Jakarta- Penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH) oleh Kementerian Agama tinggal menghitung hari, tepatnya pada 17 Oktober 2019. Sebagai bagian persiapan akhir, Badan Penyeleggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag akan menggelar penandatanganan MoU dengan Kementerian/Lembaga terkait. 

Penandatanganan MoU rencananya digelar 16 Oktober mendatang di Kantor Wakil Presiden. Hari ini, BPJPH memfinalisasi draft MoU yang akan ditandatangani. 

Rapat berlangsung di Kantor Kementerian Agama. Hadir, perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Majelis Ulama Indonesia. 

“Sebelum penandatanganan MoU ke sembilan Kementerian/Lembaga, ada baiknya kita adakan pembahasan finalisasi draft kerjasama ini,” kata Staff Ahli Menteri Agama bidang Hukum dan HAM Jenedjri M Gaffar saat memimpin rapat membahas Draft Nota Kesepahaman Kementerian Agama dengan Kementerian/Lembaga terkait Tentang Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Halal (PLSH) bagi Produk yang Wajib Bersertifikat Halal, Senin (14/10). 

• Soal Pelibatan Pegawai Kemenag Parepare yang Baragama Non Muslim di Panitia Pemberangkatan Jamaah Haji, Ini Penjelasan Kemenag Parepare
• Besok, Kemenag Bakal Gelar Sidang Isbat
• Menag Yaqut Lantik Muh. Tonang Sebagai Kakanwil Kemenag Sulsel bersama 8 Pejabat Eselon ll
• Kemenag Sulsel-NU Care Lazisnu Gelar Festival Ramadan
• Kemenag: 1 Ramadan Jatuh Pada Hari Selasa 12 Maret

Disampaikan Janedjri bahwa kehadiran perwakilan dari Kementerian/Lembaga diperlukan agar bisa saling tahu dan memberikan masukan atas draft kerjasama yang telah disiapkan.  

“Intinya, kerjasama ini jangan sampai mendatangkan kegaduhan di masyarakat khususnya bagi pelaku usaha,” tambah Janedjri. 

Rapat lalu membahas pasal demi pasal. Semua masukan yang disampaikan ditampung oleh Kementerian Agama dalam hal ini BPJPH dan akan dikonsultasikan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

“BPJPH akan mencatat semua masukan bapak-Ibu, dan akan kami konsultasikan kepada Kemenkumham,” kata Janedjri yang dimoderatori oleh Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi BPJPH Mastuki. 

“Tidak semua produk itu bebas sampai tahun 2024. Namun produk yang sudah berlangsung sertifikat halalnya, terus berlanjut,” tambah Janedjri.

Tampak juga hadir Kepala BPJPH Sukoso, pejabat BPJHP lainnya dan beberapa staff BPJPH.